KARAWANG Media Barata.Com | carut marut pengelolaan dana tabungan PNS Pensiunan ASN Pemkab Karawang kembali menyeruak perwakilan Pensiunan datang kantor Korpri menuntut pencairan dana pensiun mereka yang tertunda. Mereka meminta dilakukan audiensi akibat buntut dari kekecewaan para pensiunan yang hingga kini belum menerima dana tabungan uang kadeudeuh) yang dipotong secara langusng oleh BJB selama bekerja
CSalah satu pensiunan dari Disdikpora, Judiana, menyampaikan kekecewaan “Kami di sini menuntut uang tabungan kami yang selama ini diptong langsung oleh Korpri melaluo BJB, sebesar 100 ribu perbulan Jadi kami ingin menuntut hak kami, ” tegas Judiana, Kamis (14/11).
Menurutnya banyak PNS pensiusn dari tahun 2022 hingga 2024 belum menerima dana tabungan Korpri yang seharusnya diterima Rp 14 juta.setiap PNS.namu. sangat ironis sejak mereka purna bakti tahun 2022 dan 2023, hingga kini belum menerima uang tabungan dimaksud ,kami dan pensiunan lainnya sangat keberatan bahwa keterlambatan penerimaan uang dana pensiun itu diakibatkan oleh adanya 16 Korwil yang menunggak. ” paparnya
Dikatakan Juhdiana apabila 16 Korwil menunggak, kenapa harus semua para purnabakti yang kena imbasnya, idealnya kan yang kena imbas yang bersangkutan saja. Korpri harusnya melokalisir khusus di Korwil-Korwil yg punya tunggakan tersebut. Tetapi ketika kami meminta kejelasan mengenai data ke 16 Korwil yang menunggak itu, Bu Neneng tidak memberikan datanya,, tidak munkin mereka.menunggak karena dana iuran Korpri PNS di potong langsung aecara Auto gajihnya oleh BJB “ujarnya
Ia juga menjelaskan mungkin waktu pembayaran gaji secara langsung atau manual ada korwil yang menunggak, namun untuk saat ini tidak mungkin ada yang menunggak.karena sudah dipotong melalui BJB Begitu juga perwakilan Korpri, Neneng, selalu mengatakan bahwa dana pensiun para ASN aman di Bank BJB. Tetapi ia heran, karena pada realisasinya, pencairan dana pensiunan itu sangat lambat dilakukan.”Bahkan Stap Korpri Neneng Tenang Pak, hanya berdalih uang Bapak itu aman di BJB, kalau gak percaya silahkan cek ke sana. Emangnya bisa dibuka akses? Itu kan omdo aja. Kalau memang uangnya ada, kenapa realisasinya seperti ini, kalau tidak ada masalah kenapa harus lambat, bahkan ada salah seorang pensiunan yang mengalami keganjilan. Ketika akan melakukan pencairan di BJB, orang BJB malah minta pensiunan itu konfirmasi ulang ke Bu Neneng. Ini sangat aneh, kan cek itu kan asli dari Korpri bukan abal-abal. Selain itu sampai ada pensiunan yang dimintai persyaratan ini itu lagi sama orang BJB-nya, kami menuntut Korpri untuk segera secepatnya memberikan dana pensiun kepada ratusan purna ASN yang masih belum menerima. “terangnya
“Kami menunggu komitmen dari Korpri agar segera mencairkan uang pensiunan. Karena per bulan oktober, kami sudah mendata, ada 700 pensiunan yang belum menerima, dan berdasarkan hasil audiensi, menurut Neneng, pada tahun ini, pencairan dana pensiun akan difokuskan untuk pencairan pensiunan tahun 2022-2023. Tetapi untuk pensiunan tahun 2024 harus menunggu sampai ada pejabat baru yang menjadi pimpinan Korpri. ,Setelah mantan Kepala Korpri Acep Jamhuri mengundurkan diri, sampai hari ini belum ada lagi yang jadi Kepala Korpri. Jadi tadi kata Bu Neneng, pencairan dana pensiun tahun ini untuk pensiunan tahun 2022 dan 2023. Kalau yang pensiunan tahun 2024 belum tau kapan,” ungkap Judiana.
Ia juga meminta pengurus Korpri untuk bertindak tegas kepada Seknit di setiap Korwil yang bekerja tidak baik. Korpri selalu bilang ada beberapa pengajuan pencairan pensiun dari Seknit yang lambat, ya kenapa tidak diberi tindakan tegas? Kan pengurus Korpri punya kewenangan. Kasihan para purna yang sudah menunggu sangat lama pencairan pensiunannya.
Kami berharap Korpri bisa membenahi tata kelola pencairan dana pensiun agar tidak lagi membebani para pensiunan. “Makanya sekali lagi kami minta data Korwil mana saja yang menunggak. Kami hanya ingin memperjuangkan hak para pensiunan dan kami ingin agar Korpri tidak punya beban,” pungkas Judiana.
Sementara itu, perwakilan Korpri, Neneng, yang memimpin audiensi menolak untuk memberikan keterangan. Ia juga marah ketika wartawan mengambil gambar dan ia pun meminta hasil audiensi tersebut tidak dipublikasikan. “Saya di sini hanya staf, saya harus minta izin ke pimpinan dulu kalau mau wawancara, coba ke Pak Deki saja ya, maaf,” ujar Neneng .***Red
