KARAWANG MediaBarata.com | Direktur
Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menyoroti langkah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang yang melakukan kunjungan kerja ke Bali di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah daerah.
Menurutnya, langkah tersebut memperlihatkan ketidaksinkronan kebijakan antara dinas teknis dengan kepala daerah, terutama dalam memahami makna efisiensi yang sesungguhnya.
“Efisiensi itu bukan soal memotong kegiatan rakyat kecil, tapi soal menata prioritas dengan dasar kebutuhan yang rasional dan berdampak langsung pada publik,” tegas Ricky.
Ia menilai bahwa perjalanan dinas yang menggunakan APBD di masa efisiensi fiskal adalah bentuk anomaly birokrasi, di mana semangat penghematan tidak dijalankan secara proporsional. “Efisiensi kita hari ini tampak hanya sebatas live service administratif, formalitas untuk menggugurkan kewajiban laporan, tanpa kajian mendalam dan tanpa keseimbangan kebijakan antara dinas dan kepala daerah,” tambahnya.
KBC menegaskan bahwa forum pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang disebut-sebut menjadi agenda kunker tersebut, tidak memiliki urgensi untuk dilakukan di luar daerah. Seluruh data dan instrumen perhitungan KHL, serta elemen tripartit , buruh, pengusaha, dan pemerintah , sudah dapat difasilitasi secara penuh di Karawang.
“Kunker ke luar daerah di masa efisiensi adalah pesan buruk bagi publik. Ia mencerminkan bahwa paradigma efisiensi belum disertai kesadaran moral birokrasi dalam menggunakan uang rakyat,” ujar Ricky.
Lebih jauh, KBC menilai bahwa tidak adanya landasan kajian antara Disnaker dan Bupati dalam pelaksanaan efisiensi anggaran menunjukkan lemahnya koordinasi kebijakan. Efisiensi yang ideal seharusnya berbasis kajian bersama (joint review) antarperangkat daerah, bukan hanya keputusan sepihak yang saling tumpang tindih.
“Jika efisiensi dimaknai sebagai upaya rasionalisasi fiskal, maka setiap rupiah harus dipertimbangkan manfaat dan urgensinya. Jangan sampai kegiatan penting rakyat justru dipangkas, sementara kunker yang tak punya dampak langsung tetap berjalan,” pungkasnya.
KBC mendesak agar Bupati Karawang mengevaluasi seluruh pola perjalanan dinas OPD, terutama di sektor strategis seperti ketenagakerjaan, pendidikan, dan infrastruktur. Transparansi dan akuntabilitas publik harus menjadi dasar utama, bukan sekadar formalitas administrasi.*** MB
Editor : Syarip Hidayat
